![]() |
| Di MABIMS, Direktur Jaminan Produk Halal, M. Fuad Nasar dorong kajian halal berbasis sains di perguruan tinggi. dok. Kemenag RI |
ONE WARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong perguruan tinggi di negara anggota MABIMS (Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura) untuk memperkuat kajian halal dengan pendekatan ilmiah.
Ajakan ini disampaikan Direktur Jaminan Produk Halal, M. Fuad Nasar, selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia, saat membuka Mesyuarat Teknikal Halal MABIMS di Melaka, Malaysia, Jumat (17/10/2025).
[cut]
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Senior Officials Meeting (SOM) ke-49 dan MABIMS Summit ke-21 yang berlangsung pada 15–20 Oktober 2025 di Melaka, Malaysia.
Menurut Fuad Nasar, setiap negara anggota MABIMS memiliki reputasi dan pengalaman tersendiri dalam pengelolaan halal, baik dari sisi hukum fikih, regulasi nasional, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Majelis mesyuarat teknikal halal diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret antarnegara anggota MABIMS dalam bidang pengurusan halal,” ujarnya.
Ia menambahkan, isu jaminan produk halal dan industri halal kini menjadi perhatian masyarakat, seiring meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah di Indonesia, ASEAN, dan dunia. Jaminan produk halal kini berkembang menjadi tren baru dalam ekonomi global.
Fuad menjelaskan, sebagian besar masyarakat menghindari produk nonhalal karena ketaatan terhadap syariat agama. Namun, keyakinan tersebut akan semakin kuat jika didukung oleh penelitian ilmiah.
“Keyakinan dan keimanan akan lebih mantap apabila didukung dengan data dan hasil riset keilmuan. Misalnya, hikmah di balik keharaman daging hewan tertentu kini bisa dibuktikan melalui penelitian sains modern,” terangnya.
[cut]
Ia menambahkan, peningkatan dan perluasan sistem jaminan produk halal tidak hanya berdampak pada ketenangan masyarakat, tetapi juga kemajuan negara.
“Rakyat tenang dan negara maju, itulah kondisi yang kita dambakan dengan peningkatan dan perluasan sistem jaminan produk halal. Selain itu, dakwah halal perlu terus ditingkatkan kepada pelaku ekonomi dan masyarakat di masing-masing negara,” pungkasnya.***
.jpeg)